Sidak Beras di Bali, Satgas Pangan Perketat Mutu dan Harga

Achmad Fauzan Penulis

HARIANEXPRESS, BALI – Satgas Pangan memperketat pengawasan harga dan mutu beras melalui inspeksi mendadak dari pasar hingga penggilingan padi di Bali, Kamis (10/9/2026).

Langkah pengawasan ini mengedepankan metode dialogis terhadap para pelaku usaha dibandingkan tindakan represif. Upaya ini dilakukan guna memastikan kestabilan harga agar tetap mengacu pada ketentuan pemerintah.

“Pengawasan ini bukan sekadar melihat angka harga di lapangan, tetapi memastikan masyarakat mendapatkan beras dengan harga yang wajar dan mutu yang sesuai. Okeh karena itu, Satgas Pangan bersama Bapanas turun langsung dari pasar hingga distributor dan penggilingan untuk melihat kondisi secara nyata,” ujar Kepala Bidang Humas Polda Bali Komisaris Besar Polisi Ariasandy.

Inspeksi yang dipimpin oleh Kombes Polisi Jon Wesly Arianto dari Satgas Pangan Mabes Polri ini menyasar beberapa titik di Denpasar. Lokasi tersebut meliputi Toko Kamila di Pasar Kreneng, Supermarket Bintang di Jalan Hayam Wuruk, distributor UD Sari Limo di Jalan Gatot Subroto, hingga penggilingan padi UD Sari Bulan Utama di Jalan Cargo Sari.

Selain memeriksa kesesuaian harga eceran tertinggi, petugas gabungan juga menyerap langsung keluhan dan masukan dari pedagang. Masukan tersebut nantinya akan dilaporkan ke pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi kebijakan.

“Kami juga mendengarkan aspirasi pedagang, distributor maupun pengusaha beras. Setiap persoalan yang ditemukan dan masukan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi untuk dilaporkan ke tingkat pusat. Harapannya, kebijakan yang diambil nantinya benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan,” lanjut Ariasandy.

Satgas Pangan Polda Bali bertekad menjaga keselarasan kepentingan antara masyarakat luas dan kelangsungan dunia usaha perberasan. Kerja sama intensif dengan pusat terus dibangun demi menekan potensi lonjakan harga di wilayah Bali.

“Prinsipnya sederhana, masyarakat harus mendapatkan pangan yang aman, bermutu dan terjangkau, sementara para pedagang dan pelaku usaha juga harus mendapatkan kepastian dalam menjalankan usahanya. Pengawasan ini kita lakukan untuk menjaga keseimbangan tersebut,” tegas Ariasandy.

“Kami ingin memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Masyarakat terlindungi, distribusi berjalan, harga terkendali, dan pelaku usaha dapat menjalankan aktivitasnya secara sehat sesuai aturan. Inilah bentuk nyata negara hadir untuk menjaga kebutuhan pangan masyarakat,” pungkas Ariasandy.