Findy Alfiansyah Penulis
HARIANEXPRESS, BALI – Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Bali dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai resmi dimutasi, dengan Ramdhani ditetapkan sebagai Kakanwil Imigrasi Bali, Kamis (13/8/2026).
Dua posisi penting dalam jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi Bali mengalami rotasi. Pergantian tersebut mencakup Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Bali dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai.
Mutasi pejabat tersebut ditetapkan melalui keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan mulai berlaku efektif pada 10 Agustus 2026.
Ramdhani, A.Md.Im., S.H., M.Si., resmi ditunjuk sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali. Penunjukan tersebut menjadi bagian dari penyegaran struktur kepemimpinan di lingkungan keimigrasian.
Keputusan itu tertuang dalam surat Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-SA.04.01-950 tertanggal 10 Agustus 2026. Surat tersebut mengatur pemberhentian dan pengangkatan sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama serta administrator.
Sebelum dipercaya memimpin Kanwil Ditjen Imigrasi Bali, Ramdhani sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara.
Posisi Ramdhani di Sulawesi Utara kemudian diisi I Gusti Bagus Mochammad Ibrahiem S., A.Md.Im., S.IP., M.Si. Ia dipercaya melanjutkan kepemimpinan Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara.
Sebelumnya, I Gusti Bagus Mochammad Ibrahiem menjabat sebagai Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Daerah Khusus Jakarta.
“Rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan dan meningkatkan kualitas kinerja,” Demikian inti keputusan mutasi yang diterbitkan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Pergantian pejabat tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di masing-masing wilayah. Selain itu, rotasi menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
Dengan penempatan pejabat baru, jajaran Ditjen Imigrasi di Bali dan Sulawesi Utara diharapkan mampu melanjutkan program kerja sekaligus meningkatkan respons terhadap kebutuhan pelayanan publik.
