HARIANEXPRESS, BALI – Indonesia bergerak untuk mengubah pulau resor Bali menjadi pusat keuangan internasional, dengan penasehat senior Luhut Pandjaitan menyebutnya sebagai ‘surga aman’ bagi investor global, Sabtu (25/7/2026)
Langkah ini bertujuan menarik investasi asing dan mempercepat pertumbuhan ekonomi negara, guna menyaingi pusat-pusat keuangan mapan seperti Singapura dan Hong Kong. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029.
Parlemen Indonesia telah mengesahkan rancangan undang-undang pada Selasa, 21 Juli 2026, untuk membentuk pusat keuangan internasional. Undang-undang tersebut mencakup kerangka kelembagaan serta insentif pajak untuk fasilitas ini.
Luhut Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia, menyatakan bahwa minat investor tumbuh di tengah ketegangan geopolitik. Dia juga menekankan pentingnya peningkatan transparansi dan penanganan korupsi untuk membangun kepercayaan investor.
“Mereka berkata ‘Kami ingin memindahkan aset kami, kami sangat ingin menjauh dari sini dan tinggal di Bali, karena Bali sangat damai’,” ujar Luhut Pandjaitan.
Pusat keuangan ini diharapkan dapat beroperasi di bawah hukum komersial internasional, bukan hukum perdata Indonesia, mirip dengan kerangka hukum Hong Kong. Konsep ini digambarkan Luhut sebagai “satu negara, dua sistem”.
Zona Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali di Denpasar, seluas 498 hektar di Pulau Serangan, telah ditetapkan sebagai lokasi utama. KEK ini dirancang untuk ekosistem manajemen kekayaan dan modal global, menargetkan bank internasional, manajer aset, inovator fintech, dan kantor keluarga.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pusat keuangan, dikenal sebagai PFII, akan menarik aliran modal asing dan investasi portofolio berkelanjutan. Ini diharapkan menjadi sumber pembiayaan jangka panjang untuk memperluas kue ekonomi nasional.
